Konawe Selatan, Elindonews.id – Disiminasi Akhir Tim Ekspedisi Patriot (TEP), program kolaboratif antara Kementerian Transmigrasi dan akademisi dari tiga perguruan tinggi, resmi memasuki tahap penutupannya. Program ini melibatkan riset lapangan mendalam di kawasan transmigrasi untuk memotret kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta peluang pembangunan berkelanjutan di Konawe Selatan.
Dalam forum diseminasi akhir, tiga tim peneliti dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mempresentasikan laporan komprehensif mengenai temuan utama, capaian program, serta rekomendasi strategis yang dihasilkan selama masa ekspedisi.
Dalam sambutannya di Kantor Bupati Konawe Selatan, Jumat (05/12/2025), Kadis Distransnaker menyampaikan bahwa “Tim Trans Patriot telah turun untuk menganalisis tantangan dan potensi daerah.” Ia menekankan bahwa temuan dari penelitian ini bukan sekadar laporan akhir, melainkan pijakan strategis untuk memperbaiki perencanaan pembangunan ke depan.
Beliau juga mengajak perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan camat dan kepala desa transmigrasi untuk memberikan validasi dan masukan substansial terhadap hasil riset. Partisipasi lintas pihak ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah transmigrasi.
Dian Sulistyowati, Ketua TEP Universitas Indonesia, memaparkan perkembangan signifikan yang terjadi di kawasan Transmigrasi Tinanggea. Menurutnya, hasil pemutakhiran peta wilayah menunjukkan adanya pemekaran dan pertumbuhan yang cukup pesat. “Kami melakukan updating peta kawasan, dan dari situ kami menemukan bahwa daerah yang dulunya Kawasan Transmigrasi Tinanggea kini telah berkembang menjadi 11 kecamatan, 56 desa, dan 1 UPT,” ujarnya dalam sesi pemaparan. Perubahan ini mencerminkan dinamika pembangunan yang terus berlangsung dan tentunya tetap memerlukan evaluasi menyeluruh agar terus maju ke depan.
Pada Output 1, Tim TEP UI menyampaikan rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi Tinanggea, Konawe Selatan. Rekomendasi tersebut disusun melalui kombinasi pengumpulan data sekunder, observasi lapangan, serta wawancara dengan warga di berbagai titik lokasi. “Selama tiga bulan ini kami berkeliling ke berbagai desa, berbincang dengan warga transmigrasi, dan mengidentifikasi persoalan yang mereka hadapi,” jelas Dian. Tim juga mengunjungi 6 kecamatan dan 14 desa untuk memetakan komoditas unggulan dan potensi ekonomi setempat.
Dari hasil pemetaan tersebut, sektor perkebunan muncul sebagai potensi utama daerah, dengan kelapa sebagai komoditas dominan di sebagian besar kecamatan. Selain itu, perkebunan nilam turut menunjukkan tren positif sebagai komoditas yang sedang berkembang. Komoditas unggulan kedua adalah sektor pertanian, yang sekaligus berkaitan erat dengan tantangan di lapangan. Banyak desa masih berada dalam kategori “berkembang” berdasarkan indikator infrastruktur, sehingga peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong produktivitas masyarakat.
“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Misalnya di Desa Ataku, telah tumbuh usaha pengolahan kopi robusta serta produk makanan ringan seperti keripik pisang. Selain itu, warga juga mulai mengembangkan budidaya tanaman hidroponik dan peternakan ayam petelur,” sambungnya dalam pemaparan yang turut dihadiri oleh perwakilan OPD serta tiga Tim Trans Patriot.
Dalam aspek sosial, keragaman etnis menjadi salah satu temuan penting. Dian menekankan bahwa keberagaman tersebut merupakan kekuatan besar bagi integrasi sosial. “Keragaman etnis di sini bukan hambatan, justru menjadi potensi besar untuk akulturasi budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Tinanggea,” ujarnya.
Meskipun memiliki potensi besar, kawasan Tinanggea masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Sistem pengairan untuk persawahan belum memadai, terutama karena masih banyak petani yang menanam padi di sawah tadah hujan. Di beberapa wilayah, kebutuhan air bersih juga belum terpenuhi secara optimal. Aksesibilitas menjadi persoalan lain, terutama kondisi jalan desa dan jalan usaha tani yang berdampak langsung pada mobilitas dan distribusi hasil pertanian. Selain itu, status lahan di UPT Tolihe yang hingga kini belum terselesaikan masih menjadi isu krusial. “Masalah legalitas lahan ini perlu perhatian serius agar tidak menghambat kepastian hak dan aktivitas ekonomi warga,” tutup Dian.
Melalui rangkaian temuan dan rekomendasi yang disampaikan, Tim Ekspedisi Patriot UI berharap hasil kajian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memastikan setiap potensi dapat dioptimalkan dan setiap tantangan dapat ditangani secara efektif demi peningkatan kesejahteraan warga Tinanggea.
