Konawe Selatan, ElindoNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan di kawasan transmigrasi dengan optimalisasi peran serta koordinasi berbagai pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Konawe Selatan, Erna Yustiana, S.P., saat menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan Kantor Pertanahan Konsel pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Erna mengatakan, program transmigrasi yang telah berjalan sejak tahun 1960-an bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat setempat. Namun, permasalahan pertanahan masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur.
Menurutnya, salah satu langkah strategis yang diambil adalah meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Integrasi Pengelolaan Transmigrasi (KIPT) serta menyusun rencana aksi yang jelas untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
“Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi efektif antar-stakeholders, penyelesaian masalah pertanahan di kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih baik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak,” ujar Erna.
Lebih lanjut, kata dia inovasi lain yang dilakukan adalah mengakomodasi warga transmigrasi ke dalam kelompok tani hutan dalam program hutan kemasyarakatan.
“Hal ini diharapkan menjadi solusi yang berkesinambungan dan dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia, dengan peran aktif KIPT dalam penyelenggaraan transmigrasi,” harap Erna.
Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya optimis masalah pertanahan di kawasan transmigrasi di Konawe Selatan dapat terselesaikan secara efektif dan adil.
