KONAWE SELATAN, ElindoNews.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Auditorium lantai III Kantor Bupati pada Rabu (9/4/2025).
Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan dan perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, didampingi Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama dan Sekretaris Daerah ST Chadidjah. Turut hadir seluruh kepala OPD, pejabat eselon III, dan para camat se-Konawe Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan hasil Musrenbang tingkat kecamatan.
Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat indikator dan target kinerja, serta menyesuaikan pendanaan dan program prioritas daerah.
“Forum OPD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan yang mengakomodasi usulan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” jelas Irham.
Mantan Ketua DPRD dua periode ini menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pelaksanaan kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dan efektif.
“Perencanaan harus responsif terhadap dinamika dan tantangan ke depan, termasuk kebutuhan masyarakat serta isu-isu strategis di daerah,” ujarnya.
Tema RKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2026 adalah “Membangun Konawe Selatan Melalui Pemantapan Program Pembangunan SDM, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.”
Adapun skala prioritas pembangunan tahun 2026 meliputi:
1. Pemantapan tata kelola pemerintahan;
2. Penanganan kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Penguatan dan pertumbuhan ekonomi berbasis pedesaan.
Sementara itu, isu strategis yang menjadi perhatian utama antara lain:
• Penurunan angka stunting dan kemiskinan;
• Akses pendidikan dan bantuan pembiayaan sekolah/kuliah;
• Ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan;
• Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
• Pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi;
• Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan iklim investasi;
• Penanganan rumah tidak layak huni;
• Peningkatan ketangguhan terhadap bencana;
• Pengelolaan sampah di TPS dan TPA.
Irham berharap seluruh perangkat daerah mampu merancang program yang tidak hanya sejalan dengan visi misi daerah dan nasional, tetapi juga berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.
