KONAWE SELATAN, ElindoNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) menjalin sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam upaya meningkatkan tata kelola perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Sinergi ini diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang dibuka langsung oleh Bupati Konsel, Irham Kalenggo, di Auditorium Kantor Bupati pada Kamis (13/3/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, Sekretaris Daerah Konsel ST Chadidjah, Kepala Inspektorat Narlian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPKP Sultra yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui FGD ini, diharapkan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Konawe Selatan semakin baik, efektif, dan transparan,” ujar Irham.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konsel pada tahun 2025 mencapai Rp1,81 triliun.
Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta pengembangan pariwisata.
Lebih lanjut, Irham menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran yang optimal menjadi kunci keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD untuk berperan aktif dalam FGD ini agar proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah dapat lebih maksimal.
“Saya berharap seluruh OPD dapat memanfaatkan forum ini dengan baik, sehingga perencanaan anggaran dapat mendukung program pembangunan dan pelayanan publik, sejalan dengan visi-misi menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya di Konsel merupakan langkah awal dalam mendukung kepemimpinan Bupati Irham Kalenggo dan Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami hadir untuk memberikan referensi kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis. Selain itu, kami juga ingin memperkuat sinergi dengan Pemkab Konsel guna meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dan meminimalisir penyimpangan anggaran,” ungkap Harry.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi dalam perencanaan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur yang berbelit, kurangnya fleksibilitas, serta potensi intervensi politik.
Oleh karena itu, pengawasan yang ketat menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah, diharapkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat dicegah,” kata Harry.
BPKP Sultra dalam FGD ini juga menyoroti lima faktor utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penurunan angka stunting.
Menutup sambutannya, Harry Bowo berharap bahwa hasil dari FGD ini dapat menjadi rekomendasi yang tepat bagi Pemkab Konsel dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
