Kendari, 06 Desember 2024, ElindoNews.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Konawe Selatan mengadakan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Hotel Athaya, Kendari. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang mendukung kesetaraan gender di seluruh lini pemerintahan.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Hj. St. Chadidjah, S.Sos., M.Si., yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Amran, MM.Pub. Dalam sambutannya, Drs. H. Amran menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Sekda dan menekankan pentingnya pelaksanaan pelatihan ini. Menurutnya, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Konawe Selatan.
Dalam sambutannya, Drs. H. Amran menyatakan bahwa PPRG bukan sekadar isu perempuan, melainkan bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah. “Pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari perencanaan di semua sektor. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang dirancang benar-benar memperhatikan kebutuhan dan peran perempuan serta laki-laki secara adil,” ujarnya.
Beliau menambahkan bahwa Konawe Selatan memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju dengan mengadopsi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender. “Melalui PPRG, kita bisa menciptakan sistem perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya responsif, tetapi juga lebih transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Andi Sitti Raoda, SP., turut memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan wujud komitmen DPPPA Konawe Selatan dalam mendorong kesetaraan gender.
“DPPPA Konawe Selatan berkomitmen penuh dalam mendukung implementasi kebijakan yang berperspektif gender. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran serta meningkatkan kapasitas seluruh OPD dan kecamatan dalam mengintegrasikan konsep gender ke dalam perencanaan dan penganggaran,” ujar Andi Sitti Raoda.
Beliau juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-sektor dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. “Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kita jalankan mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang gender,” tambahnya.
Ketua panitia pelaksana kegiatan, Hasnawaty Hasan, S.TP., yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga Data, dan Informasi di DPPPA Konawe Selatan, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan ini. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta dalam memahami konsep dan implementasi PPRG. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di unit kerja masing-masing,” jelas Hasnawaty.
Hasnawaty juga melaporkan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 61 peserta yang terdiri dari kasubag perencanaan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan. “Keterlibatan para peserta dari berbagai sektor sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh kabupaten,” tambahnya.
DPPPA Konawe Selatan berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat memahami pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. “Kami ingin membangun kesadaran bahwa perencanaan responsif gender bukan hanya tanggung jawab DPPPA, melainkan seluruh perangkat daerah. Semua sektor harus berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan,” tegas Hasnawaty.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran. “Dengan menerapkan PPRG, kita dapat memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar merespon kebutuhan nyata masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki,” ujarnya.
