Konawe Selatan, Elindonews.id – Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang bertugas di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kolono, Sulawesi Tenggara (Sultra). Menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema sentral “Menata Kembali Strategi Pembangunan Wilayah Transmigrasi, Evaluasi Infrastruktur dan Potensi Komoditas Unggulan”.
Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif kondisi transmigrasi yang ada serta mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat transmigrasi setempat.
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua TEP ITS tema I Prof. I. D. A. A Warmadewanthi dan dr. re. nat Eko Minarto, dihadiri beberapa Perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD, Kecamatan Moramo, Landono, dan Kolono. Serta para tokoh masyarakat perwakilan dari masiing-masinh UPT. Bertempat di Hotel Blitz Kendari, Rabu 13 November 2025.
Salah TEP ITS Surabaya Kawasan Kolono, Usqi Syakhaka Billah, menyebut sejumlah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), menjadi fokus tujuan riset TEP ITS Surabaya yakni. UPT Roda, UPT UPT Amohola SP1, UPT Amohola SP2, dan UPT Arongo.
“Acara inti Giat TEP ITS Surabaya terletak pada presentasi akhir yang berisi tentang gambaran hasil analisa data yang kami dapatkan dari observasi dan in depath interview langsung di lapangan. Kemudian FGD yang kami gelar hari ini yang diawali dengan pemaparan dan ditutup dengan diskusi interaktif,” terang Usqi.
Dalam FGD ini, lanjut Alumni ITS S1Jurusan Fisika ini, membahas sejumlah permasalahan yang difokuskan pada evaluasi infrastruktur di wilayah transmigrasi Kolono. Berbagai permasalahan mengemuka, mulai dari sengketa lahan warga transmigrasi hingga kondisi jalan yang sulit diakses, dan keterbatasan fasilitas infrastruktur penunjang lainnya.
Menurut Usqi, Infrastruktur yang memadai adalah kunci utama untuk membuka isolasi wilayah dan meningkatkan konektivitas antar desa. Tanpa infrastruktur yang baik, potensi ekonomi yang ada tidak akan bisa berkembang secara optimal.
“Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, serta memperlambat laju pembangunan di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Para peserta FGD, kata Usqi, sepakat bahwa perbaikan dan peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Kemudian beberapa usulan dan solusi lainnya yang juga anggap penting, al antara lain pengembangkan potensi komoditas unggulan di masing-masing UPT.
“Kami berharap hasil FGD ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah transmigrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kami juga siap untuk terus mendampingi masyarakat Kolono dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka,” tutupnya.
